Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 adalah keputusan yang dikeluarkan presiden guna menuntaskan berjenis-tipe permasalahan ibu kota.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika ini secara bertahap terus dilakukan. Menilik dari rencana pembangunan IKN Nusantara, pembangunan infrastruktur, perkantoran, dan kawasan rumah-rumah menteri yang berjumlah 36 unit mulai dibangun dan diharapkan selesai pada Juni 2024.

Melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada wawancara keterangan pers usai meninjau proyek rumah tapak menteri, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, “Jika memandang seperti ini, kalau di persentase memang baru 14 persen dan sudah dimulai.”

Berhubungan rencana pemindahan hal yang demikian, ada beberapa alasan slot gacor hari ini yang menjadi latar belakang pemindahan ibu kota Indonesia.

Dilansirnya dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, salah satu alasan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengukur bahwa muatan Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan sehingga ibu kota wajib seketika dipindahkan.

Meninjau dari alasan latar belakang pemindahan hal yang demikian, menurut Drs. Ari Subowo, MA, dosen Administrasi Publik di Universitas Diponegoro, pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur adalah murni keputusan politik.

“Menurut saya, pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan murni politik. Murni kepentingan politik, tidak kepentingan ekonomi, tidak kepentingan lingkungan, dan tidak kepentingan sosial. Murni kepentingan politik,” ucap Ari ketika diwawancarai pada Rabu (23/11/2022).

“Biarpun pemerintah memberikan gambaran bahwa pembangunan secara bertahap, memang bisa kita katakan iya dari sisi politik. Melainkan, dari sisi kesejahteraan masyarakat, apa tidak lebih baik dana-dana pembangunan itu kita konsentrasikan untuk menuntaskan kesenjangan?” tambah Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebutkan bahwa IKN kalau diamati dari sisi politik memiliki energi yang lebih besar daripada sisi ekonominya karena banyak kepentingan-kepentingan politik di dalam rencana pemindahan ibukota Indonesia.

“Keuntungan jangka pendek hanya sekian persen dari penduduk. Katakan jika IKN dipindah akan terjadi distribusi ekonomi. Terletak dimana distribusinya? Hanya di Kalimantan Timur saja dan tidak akan ke daerah lain,” jelas Ari.

Ari juga menegaskan bahwa pemindahan ibukota adalah upaya membuang-buang uang negara.

“Berdasarkan data-data yang ada, wasting lah. Artinya menghabis-habiskan duit. Memperhatikan bagaimana penduduk, adanya kesejahteraan, kemudian bagaimana distribusi ekonomi, itu yang justru menjadi permasalahan yang cukup krusial yang wajib kita tangani,” tambah Ari.

Berhubungan dengan itu, sedikit menyinggung urgensi IKN di tengah pro kontra utang negara yang menumpuk, Ari turut menerangkan bahwa dari pemindahan IKN investasi yang didapatkan oleh negara belum tentu menjadi lebih baik.

Tidak hanya menyoroti dari pro kontra utang negara, Ari juga menganggap bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan berimbas pada lingkungan sekitarnya.

“Dari sisi lingkungan, umpamanya menebang hutan, akan (ada) berapa ribu hektar hutan yang wajib ditebang? Kemudian mengganti dengan kota Green City. Kontribusi terhadap kerusakan lingkungan itu lebih besar mana dibandingkan membolehkan hutan itu agar menjadi lebih alami atau mengubahnya menjadi Green City?” pungkas Ari yang berpendapat bahwa pembangunan ibukota di Kalimantan akan merusak keindahan hutan alami Pulau Kalimantan.

Pada walhasil, Ari menjelaskan bahwa pemindahan ibukota DKI Jakarta bisa dipindah slot888 melainkan pemindahan ibu kota hal yang demikian tidak perlu dipindah ke Pulau Kalimantan, karena menurutnya hal hal yang demikian memerlukan investasi yang semacam itu banyak.

Menurut Ari, investasi yang juga dikatakan cakap menyerap energi kerja, kalau tidak berpeluang besar untuk meningkatkan peluang kerja akan berimbas pada kemauan sarjana mendapatkan pekerjaan.

Pernyataan ini ia berikan karena memandang pada eksakta alumnus sarjana yang menunggu dua sampai tiga tahun untuk bekerja.

“Ini kan permasalahan krusial yang wajib ditangani daripada anggaran dana untuk membangun IKN. Belum lagi nanti kita akan bicara perihal konteks lingkungan,” ungkap Ari.